Bilquis.co.id - Industri pariwisata Indonesia terus bergerak naik. Setelah masa pembatasan perjalanan berlalu, minat masyarakat untuk berwisata, membuat paket private trip, perjalanan komunitas, wisata edukasi, hingga perjalanan religi semakin besar. Di sisi lain, konsumen sekarang juga semakin cerdas. Mereka tidak hanya mencari harga murah, tetapi juga mencari biro perjalanan wisata yang legal, jelas, dan bisa dipercaya.
Di sinilah pentingnya legalitas biro perjalanan. Jika Anda ingin membangun usaha travel secara serius, bentuk usaha yang paling ideal adalah PT atau Perseroan Terbatas. Mengapa? Karena PT memiliki pemisahan harta pribadi dan harta perusahaan, lebih dipercaya oleh mitra hotel, maskapai, vendor transportasi, bank, marketplace travel, hingga instansi pemerintah.
Untuk usaha Biro Perjalanan Wisata atau BPW, penggunaan PT juga jauh lebih aman dibanding menjalankan usaha secara perorangan atau CV, terutama jika bisnis Anda ingin naik kelas: membuat paket wisata sendiri, menjual perjalanan dalam skala besar, bekerja sama dengan perusahaan, atau mengikuti tender perjalanan dinas.
Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap cara mendirikan PT untuk usaha biro perjalanan wisata, mulai dari perbedaan APW dan BPW, syarat bikin PT travel, penentuan KBLI Biro Perjalanan Wisata, prosedur pendirian, perizinan melalui OSS RBA sektor pariwisata, estimasi biaya, waktu proses, hingga FAQ yang sering ditanyakan calon pengusaha travel.
1. Mengenal Karakteristik PT untuk Biro Perjalanan Wisata
Sebelum mendirikan PT, kita perlu memahami dulu model usaha yang akan dijalankan. Dalam industri perjalanan, ada dua istilah yang sering tertukar: Agen Perjalanan Wisata (APW) dan Biro Perjalanan Wisata (BPW).
Perbedaan Agen Perjalanan Wisata dan Biro Perjalanan Wisata
Secara sederhana, Agen Perjalanan Wisata lebih berperan sebagai perantara penjualan produk perjalanan. Misalnya, menjual tiket, voucher hotel, paket wisata milik pihak lain, atau membantu pemesanan layanan perjalanan.
Sedangkan Biro Perjalanan Wisata memiliki ruang lingkup yang lebih luas. BPW dapat merencanakan, menyusun, mengemas, menyelenggarakan, dan menjual paket wisata secara langsung kepada konsumen atau melalui agen.
Berikut gambaran praktisnya:
| Aspek | Agen Perjalanan Wisata | Biro Perjalanan Wisata |
|---|---|---|
| Peran utama | Perantara penjualan | Penyusun dan penyelenggara paket wisata |
| Produk | Menjual produk pihak lain | Membuat dan menjual paket sendiri |
| Contoh kegiatan | Jual tiket, voucher hotel, paket dari operator lain | Membuat paket wisata Bali, open trip, study tour, corporate trip |
| Skala usaha | Cocok untuk reseller/agen | Cocok untuk travel operator yang ingin berkembang |
| Kebutuhan legalitas | Tetap perlu legalitas | Sangat disarankan berbentuk PT |
Jika Anda ingin membuat paket wisata sendiri, mengatur itinerary, bekerja sama dengan vendor, dan bertanggung jawab langsung kepada wisatawan, maka model yang tepat adalah Biro Perjalanan Wisata.
Klasifikasi Modal PT untuk Usaha Travel
Dalam praktik pendirian PT, modal perlu dipahami dari dua sisi: modal dasar PT dan skala usaha yang digunakan dalam perizinan OSS.
Untuk PT biasa, modal dasar pada prinsipnya ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri. Namun, untuk kebutuhan izin usaha dan kredibilitas bisnis, kita sebaiknya tidak menetapkan modal terlalu kecil.
Secara umum, klasifikasi skala usaha sering dibaca sebagai berikut:
| Skala Usaha | Gambaran Modal Usaha | Cocok Untuk |
|---|---|---|
| Mikro/Kecil | Modal relatif terbatas | Travel rintisan, paket lokal, reseller |
| Menengah | Modal lebih kuat | BPW aktif, kerja sama vendor, operasional rutin |
| Besar | Modal tinggi | Travel skala nasional, B2B, korporasi, multi-cabang |
Untuk usaha Biro Perjalanan Wisata, kami biasanya menyarankan agar pendiri menyiapkan modal yang realistis. Bukan hanya untuk syarat administrasi, tetapi juga untuk operasional: website, pemasaran, deposit vendor, SDM, sistem reservasi, legalitas, dan dana cadangan jika terjadi perubahan jadwal perjalanan.
2. Syarat Mendirikan PT Biro Perjalanan Wisata
Sebelum masuk ke proses notaris dan OSS, Anda perlu menyiapkan dokumen dan data dasar perusahaan. Bagian ini penting karena kesalahan kecil pada nama, alamat, susunan pemegang saham, atau KBLI bisa membuat proses izin menjadi lebih lama.
Checklist Syarat Administratif
Berikut checklist syarat bikin PT travel yang perlu Anda siapkan:
KTP para pendiri dan pemegang saham
NPWP pribadi para pendiri
Alamat email dan nomor HP aktif
Nama PT yang akan diajukan
Alamat domisili perusahaan
Susunan pemegang saham
Susunan direksi dan komisaris
Besaran modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
Bidang usaha utama
Kode KBLI yang sesuai
Nomor telepon kantor atau kontak usaha
Rencana kegiatan usaha travel atau biro perjalanan
Untuk PT biasa, minimal terdapat dua pihak sebagai pendiri atau pemegang saham. Jika hanya satu orang, pilihannya bisa menggunakan PT Perorangan, tetapi untuk usaha BPW yang ingin berkembang, PT biasa umumnya lebih kuat secara reputasi dan kerja sama bisnis.
Menentukan KBLI Biro Perjalanan Wisata
Penentuan KBLI adalah salah satu bagian paling penting dalam izin usaha pariwisata. KBLI adalah kode klasifikasi kegiatan usaha yang digunakan dalam sistem OSS untuk menentukan izin, risiko, dan kewajiban usaha.
Untuk usaha biro perjalanan, banyak pelaku usaha mengenal KBLI 79120 untuk Biro Perjalanan Wisata. Dalam rujukan KBLI lama, kode ini digunakan untuk aktivitas biro perjalanan wisata yang mencakup perencanaan, pengemasan, dan penyelenggaraan paket wisata.
Namun, sebagai catatan penting, pada sistem OSS dan rujukan KBLI terbaru, aktivitas BPW saat ini sering tampil sebagai KBLI 79121 – Aktivitas Biro Perjalanan Wisata. Artinya, ketika Anda mengurus izin melalui OSS RBA, jangan hanya berpatokan pada istilah lama. Pastikan kode yang dipilih sesuai dengan sistem OSS yang aktif dan dikonfirmasi dengan notaris atau konsultan legalitas.
Makna kegiatan BPW mencakup antara lain:
Perencanaan paket perjalanan wisata
Pengemasan komponen wisata
Penjualan paket wisata langsung kepada konsumen
Penjualan melalui agen perjalanan
Penyediaan layanan pramuwisata terkait paket
Pemesanan akomodasi, restoran, transportasi, dan tiket objek wisata
Pengurusan dokumen perjalanan seperti paspor dan visa, sepanjang sesuai ketentuan
Dengan memilih KBLI Biro Perjalanan Wisata yang benar, usaha Anda akan lebih mudah mendapatkan NIB dan perizinan sektor pariwisata yang sesuai.
3. Prosedur dan Langkah-Langkah Pendirian PT Travel
Berikut alur umum mendirikan PT untuk usaha Biro Perjalanan Wisata.
Langkah 1: Pengajuan Nama PT di Kemenkumham
Tahap pertama adalah menentukan dan memesan nama PT melalui sistem AHU Kemenkumham. Nama PT tidak boleh sama atau terlalu mirip dengan PT lain yang sudah terdaftar.
Tips memilih nama PT:
Gunakan nama yang mudah diingat
Hindari nama yang terlalu umum
Pastikan belum digunakan pihak lain
Sesuaikan dengan branding usaha travel
Siapkan 2–3 alternatif nama
Contoh: jika merek usaha Anda adalah “Pelita Travel”, nama PT bisa dibuat berbeda tetapi tetap relevan, misalnya PT Pelita Delapan Enam, lalu brand dagangnya tetap “Pelita Travel”.
Langkah 2: Pembuatan Akta Pendirian oleh Notaris
Setelah nama disetujui, notaris akan membuat Akta Pendirian PT. Akta ini memuat informasi penting seperti nama perusahaan, alamat, maksud dan tujuan, KBLI, modal, pemegang saham, direksi, dan komisaris.
Pada tahap ini, pastikan bidang usaha travel dimasukkan dengan benar. Jika sejak awal Anda ingin menjalankan BPW, maka KBLI yang berkaitan dengan biro perjalanan wisata harus masuk dalam akta.
Langkah 3: Pengesahan SK Kemenkumham
Setelah akta dibuat, notaris akan mengajukan pengesahan badan hukum ke Kemenkumham. Jika disetujui, PT akan mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum.
Pada titik ini, PT Anda secara hukum sudah lahir sebagai badan hukum. Namun, belum berarti seluruh izin operasional travel selesai. Kita masih perlu melanjutkan ke NPWP dan OSS.
Langkah 4: Pembuatan NPWP Perusahaan
Setelah PT disahkan, perusahaan perlu memiliki NPWP Badan. NPWP ini digunakan untuk administrasi pajak, pembukaan rekening perusahaan, kerja sama B2B, kontrak vendor, dan pelaporan kewajiban perpajakan.
Untuk usaha travel, NPWP Badan juga penting karena banyak mitra profesional hanya mau bekerja sama dengan perusahaan yang dokumennya lengkap.
Langkah 5: Registrasi NIB Melalui OSS RBA
Langkah berikutnya adalah membuat akun di sistem OSS RBA sektor pariwisata dan mengajukan NIB atau Nomor Induk Berusaha.
NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha. Dalam proses OSS, Anda akan memilih KBLI, mengisi data lokasi usaha, skala usaha, rencana investasi, dan data kegiatan usaha.
Untuk BPW, pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan kegiatan aktual. Jangan memilih KBLI hanya karena terlihat mudah, tetapi tidak sesuai kegiatan bisnis. Kesalahan KBLI dapat berdampak pada izin, kerja sama, bahkan risiko sanksi administratif.
4. Perizinan Khusus Sektor Pariwisata Melalui OSS RBA
Dalam sistem OSS RBA, perizinan ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Semakin tinggi risikonya, semakin banyak persyaratan yang harus dipenuhi.
Untuk usaha Biro Perjalanan Wisata, pelaku usaha umumnya perlu memperhatikan:
NIB
Sertifikat Standar jika dipersyaratkan
Pemenuhan standar usaha pariwisata
Kesesuaian kegiatan usaha dengan KBLI
Komitmen kepatuhan terhadap standar layanan
Perlindungan konsumen
SOP perjalanan dan penanganan keluhan
Pada sistem standardisasi pariwisata, aktivitas BPW mengacu pada standar usaha pariwisata yang perlu dipenuhi sesuai ketentuan sektor pariwisata. Karena itu, setelah mendapatkan NIB, jangan berhenti di sana. Periksa apakah usaha Anda perlu mengajukan Sertifikat Standar atau memenuhi dokumen tambahan melalui OSS.
Pentingnya Asosiasi Pariwisata seperti ASITA
Selain legalitas formal, bergabung dengan asosiasi pariwisata seperti ASITA dapat menjadi nilai tambah. Keanggotaan asosiasi bukan hanya soal logo di profil perusahaan, tetapi juga membangun jaringan, kredibilitas, akses informasi industri, dan kepercayaan konsumen.
Bagi BPW yang ingin bekerja sama dengan hotel, destinasi, vendor transportasi, pemerintah daerah, sekolah, komunitas, atau korporasi, reputasi sangat penting. Legalitas yang rapi ditambah jejaring asosiasi akan membuat posisi usaha Anda jauh lebih kuat.
5. Estimasi Biaya dan Waktu Pendirian PT BPW
Berikut estimasi umum biaya pendirian PT BPW di pasaran. Angka ini bersifat kisaran karena dapat berbeda tergantung kota, notaris, kompleksitas akta, kebutuhan domisili, dan layanan pendampingan OSS.
| Komponen | Estimasi Biaya |
|---|---|
| Pengecekan dan pemesanan nama PT | Rp200.000 – Rp500.000 |
| Akta pendirian PT dan SK Kemenkumham | Rp3.000.000 – Rp7.000.000 |
| NPWP Badan | Biasanya termasuk paket/notaris atau gratis jika urus mandiri |
| Pengurusan NIB OSS | Rp500.000 – Rp2.000.000 |
| Pendampingan KBLI dan izin sektor pariwisata | Rp1.000.000 – Rp5.000.000 |
| Domisili/virtual office jika diperlukan | Rp2.000.000 – Rp6.000.000 per tahun |
| Konsultasi legal tambahan | Menyesuaikan kebutuhan |
Secara umum, jika dokumen lengkap dan tidak ada kendala nama PT, proses pendirian PT bisa selesai dalam kisaran 3–10 hari kerja. Untuk NIB dan perizinan sektor pariwisata, waktunya bisa lebih cepat atau lebih lama tergantung kelengkapan data, sistem OSS, dan apakah diperlukan verifikasi tambahan.
Agar proses tidak bolak-balik, sebaiknya siapkan sejak awal:
Nama PT cadangan
Alamat usaha yang jelas
KBLI yang tepat
Struktur pemegang saham
Modal usaha yang realistis
Rencana layanan wisata yang akan dijalankan
SOP dasar pelayanan dan penanganan konsumen
Kesimpulan: Legalitas Adalah Fondasi Bisnis Travel yang Bisa Naik Kelas
Mendirikan PT untuk usaha Biro Perjalanan Wisata bukan sekadar formalitas. Ini adalah fondasi untuk membangun bisnis travel yang lebih dipercaya, lebih mudah bekerja sama, dan lebih siap berkembang.
Dengan memiliki PT, NIB, KBLI yang tepat, serta perizinan melalui OSS RBA, usaha Anda akan terlihat lebih profesional di mata konsumen, vendor, perbankan, marketplace, hingga instansi pemerintah.
Legalitas juga membuka peluang yang lebih luas: kerja sama B2B, corporate travel, perjalanan dinas, study tour, tender, kemitraan hotel, kerja sama destinasi, hingga ekspansi ke paket wisata religi seperti umrah dan haji khusus yang memiliki izin tersendiri.
Jadi, jika Anda serius ingin membangun usaha travel jangka panjang, jangan mulai dari promosi saja. Mulailah dari fondasi yang benar: legalitas biro perjalanan yang rapi, KBLI yang tepat, dan sistem operasional yang bisa dipercaya.
Dengan legalitas yang kuat, bisnis travel Anda tidak hanya bisa berjalan, tetapi juga bisa tumbuh, dipercaya, dan naik kelas.
FAQ Seputar Cara Mendirikan PT Biro Perjalanan Wisata
1. Apakah bisa mendirikan PT Perorangan untuk Biro Perjalanan Wisata?
Secara umum, PT Perorangan dapat digunakan oleh pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Namun, untuk Biro Perjalanan Wisata yang ingin berkembang, bekerja sama dengan korporasi, membuat paket wisata skala besar, atau membangun reputasi profesional, PT biasa lebih disarankan karena struktur pemegang saham, direksi, dan komisarisnya lebih kuat.
2. Berapa modal minimal untuk membuat PT travel umroh atau wisata?
Untuk PT biasa, modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. Namun, untuk usaha travel, modal sebaiknya dibuat realistis sesuai kebutuhan operasional. Jika usaha bergerak di bidang umrah atau haji khusus, izin dan persyaratannya berbeda serta lebih ketat dibanding BPW umum. Jadi, jangan hanya melihat modal pendirian PT, tetapi juga modal operasional, izin khusus, SDM, kantor, sistem, dan kesiapan layanan.
3. Apa perbedaan KBLI Agen Perjalanan dan Biro Perjalanan?
Agen Perjalanan umumnya berperan sebagai perantara penjualan produk perjalanan milik pihak lain. Sementara Biro Perjalanan Wisata dapat menyusun, mengemas, menyelenggarakan, dan menjual paket wisata sendiri. Jika Anda hanya menjual produk travel milik perusahaan lain, modelnya lebih dekat ke agen. Jika Anda membuat paket sendiri, modelnya lebih dekat ke BPW.
4. Apakah izin BPW harus diperpanjang?
NIB sebagai identitas usaha pada prinsipnya berlaku selama kegiatan usaha berjalan, sepanjang data dan kewajiban usaha tetap dipenuhi. Namun, sertifikat standar, pemenuhan komitmen, atau kewajiban sektor pariwisata dapat memiliki mekanisme evaluasi, pengawasan, atau pembaruan sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, pelaku usaha perlu rutin mengecek akun OSS dan memastikan data usaha selalu aktif dan sesuai kondisi nyata.
5. Apakah CV bisa digunakan untuk usaha biro perjalanan wisata?
CV bisa digunakan untuk beberapa kegiatan usaha, tetapi untuk BPW yang ingin membangun kepercayaan jangka panjang, PT lebih disarankan. PT memiliki status badan hukum, pemisahan tanggung jawab yang lebih jelas, dan umumnya lebih diterima untuk kerja sama formal dengan perusahaan, pemerintah, hotel, maskapai, dan vendor besar.
6. Apakah izin usaha pariwisata cukup hanya dengan NIB?
Tidak selalu. NIB adalah identitas dasar berusaha. Untuk sektor tertentu, termasuk pariwisata, pelaku usaha dapat diminta memenuhi Sertifikat Standar atau persyaratan tambahan sesuai tingkat risiko dan ketentuan OSS RBA. Karena itu, setelah NIB terbit, pastikan status perizinan pada OSS sudah efektif dan tidak ada komitmen yang belum dipenuhi.